Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Papua dan Maluku (Pamalu) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memprakarsai sekaligus memfasilitasi pertemuan tiga bupati kabupaten penghasil minyak dan gas bumi (migas) untuk membahas peraturan daerah khusus (Perdasus) mengenai dana bagi hasil (DBH) migas.

 

Strategi dengan mengumpulkan tiga bupati yang dilanjutkan pertemuan dengan gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) awalnya diinisiasi di Kantor SKK Migas Pamalu pada Jumat, (18/5/18) diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses. Namun demikian, ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi yg diselenggarakan di Manokwari pada Rabu, (6/6/18) dan dibagi ke dalam dua sesi.

 

Sesi pagi sampai sore diawali dengan diskusi tim teknis yg juga dihadiri anggota DPRD Provinsi Papua Barat, sedangkan sesi kedua yaitu sesi Rapat Koordinasi (Rakor) antar Kabupaten Pengasil yang dimulai dengan buka puasa bersama dan berakhir hingga tengah malam.

 

Rakor antar kabupaten penghasil membahas rancangan Perdasus (Raperdasus) DBH migas tersebut dan dihadiri oleh Bupati Bintuni Petrus Kasihiw, Wakil Bupati Sorong Suko Hardjono dan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Raja Ampat Oridek Burdam, beserta tim ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Pattimura (Unpatti), tim ahli dari masing-masing kabupaten, SKK Migas, serta perwakilan KKKS. Pada Rakor tersebut, para pejabat tinggi kabupaten dan bupati secara prinsip menerima dan mendukung konsep rancangan Perdasus DBH Migas yang baru.

 

Rakor Perdasus tersebut dilanjutkan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat pada Kamis, (7/6/18). Agenda utamanya adalah menjelaskan konsep baru Raperdasus dan meminta dukungan secara politik agar Raperdasus segera disahkan. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Madacan menyampaikan dukungannya terhadap konsep Raperdasus DBH Migas.

 

Pertemuan maraton berupa Rakor Perdasus DBH Migas diakhiri dengan acara pertemuan antara para bupati dan pejabat pemerintah daerah kabupaten dengan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) berserta anggotanya di Swissbell Manokwari yang mana agenda utamanya adalah membahas upaya percepatan Perdasus. Ketua MRPB Maxi Nelson menyampaikan bahwa untuk mendukung Perdasus, MRPB akan membentuk panitia khusus (Pansus) Perdasus.

 

Acara berjalan lancar dan kondusif dengan satu semangat yang sama untuk segera menyelesaikan Perdasus DBH Migas. Hal ini tak mungkin terlaksana tanpa peran serta KKKS dalam mendukung acara tersebut. Ke depannya, diharapkan upaya yang sudah dilakukan membuahkan hasil manis yaitu bagi hasil migas yang merata hingga ke pelosok kampung.