Workshop Perdasus DBH Migas Provinsi Papua Barat-- Kemendagri - Pemerintah Provinsi Papua Barat - SKK Migas - KKKS Wilayah Papua Barat.

Perwakilan Papua & Maluku

Fri, 12 July 2019 19:49 David Pratama

Home Berita

Perdasus DBH Migas berdasarkan surat kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Nomor : 188.341/1167/Biro Hukum tanggal 2 juli 2019 telah menjadi lembaran daerah provinsi Papua Barat.

Kini Perdasus DBH Migas diharapkan dapat segera diimplementasi agar kabupaten- kabupaten penghasil migas dapat merasakan manfaat secara optimal.

Kepala SKK Migas A Rinto Pudyantoro dalam sambutannya menyampaikan migas adalah milik masyarakat banyak, sehingga konstruksi UU Otsus maupun dana bagi hasil daerah, nampak keberpihakan kepada masyarakat besar sekali, ditunjukan dengan prosentasi yang lebih besar artinya dengan kebijakan yang besar mudah-mudahan dana yang mengalir kedaerah akan lebih bermanfaat, sehingga migas itu bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata.

Harapanya ketika DBH migas bersentuhan dengan masyarakat keberadaan kegiatan hulu migas dapat diakui.

Kepala Dinas ESDM provinsi Papua Barat, Abraham Johan Tulus ketika membuka acara workshop Perdasus DBH Migas dalam sambutannya mengatakan secara prinsip Pemerintah Provinsi Papua Barat, menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Dikatakan Perdasus bukan hanya dinantikan olrhnkita bersama, namun Perdasus dinantikan oleh masyarakat dan LMA, dinantikan oleh Pemerintah Provinsi, kabupaten penghasil dan bukan penghasil, Perdasus juga dinantikan oleh Pemerintah Pusat, SKK Migas - KKKS.

Ketika Perdasus DBH Migas ditetapkan maka hal ini merupakan sejarah baru dan prestasi bagi DPR Papua Barat.

Perdasus lebih mendengar aspirasi masyarakat, sehingga bagian-bagian penting yang ada dalam Perdasus lebih banyak mengakomodir usulan masyarakat ujar Abraham

Narasumber dan Pembahas yang hadir dalam Workshop Perdasus DBH Migas yaitu Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Kepala Dinas ESDM Papua Barat, Staf Khusus Bidang Hukum Biro Hukum Papua Barat, Sekda Papua Barat yang diwakili oleh bapak Hendrik Mandacan, Bapemperda, Kepala Bagian Data Monitoring dan Evaluasi dan Program Biro Otsus Papua Barat, Tim Teknis dan Kemitraan UGM, SKK Migas dan KKKS Wilayah Papua Barat.

Top