Sosialisasi Perizinan Pasca Disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Perwakilan Sumatera Bagian Selatan

Thu, 07 October 2021 10:30 David Pratama

Home Berita


Sosialisasi Perizinan Pasca Disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diselenggarakan pada 5 Oktober 2021 secara Hybrid Meeting di Hotel BW Luxury Jambi dan melalui tautan zoom meeting.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel dalam sambutannya menyampaikan, "Sebagai pelaksana kegiatan Hulu migas yang sangat berkaitan erat dengan bidang perizinan memerlukan pemahaman bersama dengan para pemangku kepentingan khususnya Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pintu baik tingkat Provinsi Maupun Kabupaten/Kota sebagai pintu gerbang dalam menyambut investas di daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat mengimplentasikan penyerdahanaan dan percepatan dalam bidang perizinan demi kelancaran kegiatan hulu migas."

Ketua ODSP SKK Migas - Bapak Syaifudin mensosialisasikan Kegiatan Hulu Migas dan 9 Jenis Perizinan Utama di 6 Kementrian/Lembaga yang berjumlah 106 Perizinan.

Direktur Pemberdayaan Usaha Kementrian Investasi - Ibu Anna Nurbani dalam menjelaskan saat ini proses perizinan terbagi menjadi 11 klaster berbasis risiko. Seluruh perizinan tersebut juga akan dilakukan melalui sistem OSS yang diharapkan dapat memberikan standarisasi perizinan yang sama di seluruh wilayah di Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri - Ibu Hari Nur Cahya Murni menyampaikan mengenai sinkronisasi dan harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya berlandaskan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi - Bapak Imron Rosyadi menjelaskan investasi sangat penting dalam pembangunan di daerah. Dalam mengimplementasikan Perizinan Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah melakukan terbosan dengan menyiapkan Help Desk untuk membantu perizinan secara Online dan menggunakan sistem jemput bola kepada para pelaku usaha. DPM-PTSP Jambi juga menyediakan layanan hotline service selama 24 jam yang bisa diakses oleh para pelaku usaha.

Diharapkan melalui kegiatan ini para peserta mulai memahami terkait penyerdehanaan perizinan yang sudah dilakukan oleh pemerintah walaupun masih memiliki beberapa hambatan dan kendala mengingat peraturan ini baru diimplementasikan

Top