SKK Migas Susun Roadmap Low Carbon Inisiatif

Kantor Pusat Jakarta Berita KKKS Perwakilan Jawa, Bali & Nusa Tenggara

Wed, 01 December 2021 09:07 David Pratama

Home Berita


Denpasar – 29 November 2021-Dalam rangka pencapaian target produksi migas di tahun 2030 dengan tetap mendukung pencapaian target pembangunan rendah karbon (RPK), SKK Migas sedang menyusun road map untuk pengelolaan lingkungan industri hulu migas di masa depan. Agar perencanaan dilaksanakan secara efektif, saat ini SKK Migas sedang melakukan bench marking dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat potensi strategi untuk mencapai target-target tersebut.

“Saat ini kami sedang melakukan kajian melalui bench marking potensi kegiatan dan strategi yang akan dilakukan. Hasil bench marking akan digunakan untuk menyusun roadmap, sehingga dapat diketahui prioritas utama strategi untuk penurunan emisi karbon dalam rangka peningkatan produksi migas,” kata Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto di sela pelaksanaan The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021” (IOG 2021), di Denpasar, Senin (29/11).

Dwi menargetkan dalam waktu 3 (tiga) hingga 4 (empat) bulan ke depan, roadmap telah dapat diselesaikan oleh SKK Migas, sehingga lembaga yang dipimpinnya bersama para stakeholder dapat bekerjasama mendukung pelaksanaan program yang akan dilakukan KKKS secara maksimal.

Dwi menyebut, saat ini pihaknya telah memiliki 6 (enam) strategi untuk mengawal industri hulu migas di era rendah karbon, yaitu penerapan kebijakan dan regulasi yang dapat mendukung penerapan rendah karbon; Pengelolaan energi; zero routine flaring; mengurangi emisi kebocoran; penghijauan dan CCS/CCUS. Salah satu program, yaitu program penghijauan, telah masuk ke dalam Key Performance Indicator (KPI) SKK Migas. “Sejak tahun 2021, kami sudah memasukkan program penghijauan ke dalam KPI SKK Migas, untuk memastikan realisasi proyek di lapangan. Saya harapkan teman-teman jurnalistik juga dapat meninjau pelaksanaan program penghijauan di KKKS,” demikian ujar Dwi.

Program Enhanced Gas Recovery-Carbon Capture, Utilization, and Storage (EGR-CCUS) Pertama di Indonesia

Sejalan dengan komitmen industri hulu migas untuk mendukung pembangunan rendah karbon, pada hari pertama IOG 2021 telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara SKK Migas dengan bp Indonesia untuk mengembangkan proyek Vorwata Enhanced Gas Recovery-Carbon Capture, Utilization and Storage (Vorwata EGR-CCUS) di Papua. Melalui proyek ini, gas CO2 yang diproduksi akan dinjeksikan kembali ke dalam reservoir Vorwata untuk membantu meningkatkan produksi gas.

Vorwata EGR-CCUS akan menjadi proyek EGR-CCUS pertama di Indonesia. Proyek ini diharapkan akan mulai beroperasi di tahun 2026 atau 2027. Dengan proyek ini, direncanakan sebanyak 4 juta ton gas CO2 per tahun dapat diinjeksikan kembali ke dalam reservoir setiap tahun. Secara total, jumlah CO2 yang diinjeksikan akan mencapai 25 juta ton pada tahun 2035 dan 33 juta ton pada 2045. Dari sisi produksi gas, proyek ini berpotensi meningkatkan produksi gas sebesar 300 milyar kaki kubik (BCF) pada tahun 2035 atau mencapai 520 BCF pada tahun 2045.

"Dengan melakukan hal ini, kita akan meningkatkan produksi sekaligus mengurangi emisi karbon," ujar Nader Zaki, President bp Indonesia. Ditambahkannya, saat proyek ini mulai beroperasi di tahun 2026 atau 2027, Kilang LNG Tangguh akan menjadi salah satu kilang LNG dengan tingkat emisi karbon terendah di dunia.

Penandatangan MoU tersebut merupakan langkah konkret SKK Migas mendukung Pemerintah untuk menjawab tantangan perkembangan zaman yaitu terkait net zero emission. Pada 2060, Pemerintah menargetkan Indonesia bisa menuju kondisi zero emission. Menurut Tenaga Ahli Menteri ESDM, Nanang Untung, CCUS dilakukan sebagai terobosan baru untuk meningkatkan investasi di sektor hulu migas. “Selain pemain utama hulu migas, nantinya investor kecil juga diharapkan juga dapat menerapkan teknologi untuk mendukung program rendah karbon tersebut,” kata Nanang.

###

TENTANG SKK MIGAS

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Top