SKK Migas Kaji Fiscal Term Pengembangan Migas Non Konvensional

Berita KKKS Kantor Pusat Jakarta

Sun, 19 December 2021 10:37 David Pratama

Home Berita


Bandung – 8 Desember 2021. Percepatan pengusahaan migas non konvensional (MNK) menjadi salah satu strategi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam upaya mencapai target produksi 1 juta BOPD (barel minyak per hari) dan 12 BSCFD (miliar standar kaki kubik per hari) gas di 2030. Untuk itu, SKK Migas berupaya agar percepatan pengembangan MNK di Indonesia dapat segera terlaksana dengan cara memperbaiki iklim investasi melalui usulan stimulus fiskal.

“Sebelumnya potensi produksi MNK tidak tercantum dalam long term plan (LTP) SKK Migas di 2030, namun melalui kajian yang lebih mendalam, kami mendapati potensi MNK di Indonesia cukup besar. Sehingga perkiraan potensi tersebut kami tambahkan kedalam LTP SKK Migas,” kata Deputi Perencanaan SKK Migas Benny Lubiantara, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Fiscal Term MNK pada Rabu (8/12/2021) di Bandung.

Acara FGD tersebut diselenggarakan SKK Migas sebagai salah satu wadah untuk menampung ide serta sharing session terkait pengembangan MNK di Indonesia. Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kontraktor Kontrak Kerja Sama, asosiasi (IPA, IAGI,IATMI, HAGI, dan IAFMI), serta akademisi.

“Dalam FGD ini dibentuk tim perumus yang terdiri dari SKK Migas, Ditjen Migas, Lemigas, Pusat Survey Geologi, dan narasumber profesional yang kemudian menghasilkan suatu rumusan yang akan diajukan ke Pemerintah untuk mempercepat proses pengembangan MNK baik dari KKKS baru maupun KKKS konvensional eksisting,” tutur Benny.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada 2030 mendatang MNK akan memberikan kontribusi produksi sebesar lebih kurang 72.000 BOPD. “Namun pengembangan MNK dapat dikatakan lebih menantang dibandingkan migas konvensional, terutama dalam hal teknologi, keekonomian, dan komersialitas, ditambah kita sedang berpacu dengan waktu dalam menghadapi kebijakan lingkungan yakni net zero emission,” sambung Benny.

Benny kemudian mengatakan, untuk itu percepatan pengembangan MNK di Indonesia perlu segera dilakukan. Selain perbaikan aturan yang saat ini tengah dibahas pemerintah, dirinya berharap adanya dukungan dari para pemangku kepentingan agar MNK bisa mendapatkan stimulus fiskal yang menarik. “Tujuannya agar para investor MNK dapat segera mengusahakan Wilayah Kerja (WK) MNK di Indonesia,” lanjutnya.

Dalam acara tersebut, SKK Migas memaparkan beberapa usulan insentif untuk WK MNK. Usulan tersebut terbagi kedalam 2 kategori yakni insentif non pajak dan insentif fiskal & fasilitas perpajakan.

Untuk kategori insentif non pajak, SKK Migas mengusulkan adanya fleksibilitas dalam jenis kontrak bagi hasil, DMO price yang menarik, tanpa penerapan ring fencing, investment credit, dan kemudahan dalam persetujuan POD.

Sedangkan usulan insentif yang masuk dalam kategori insentif fiskal & fasilitas perpajakan adalah penyesuaian PPh Badan, pembebasan pajak tidak langsung, pembebasan BPT yang diinvestasikan di Indonesia, pemberlakuan assumes & discharges, dan tax holiday.

“Kami mengharapkan adanya diskusi yang membangun serta feedback dari perserta FGD terhadap usulan insentif yang kami sampaikan, tentunya sekali lagi hal ini perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak yang terkait demi tercapainya visi bersama di 2030,” ujar Benny.

Selain usulan fiskal, dalam acara ini juga membahas mengenai proses bisnis pengembangan MNK di SKK Migas. “Dalam pengembangan MNK kedepan, tentunya SKK Migas juga harus siap dengan proses bisnis MNK, jangan sampai proses bisnis di internal SKK Migas saat ini justru bisa menghambat upaya percepatan pengusahaan MNK. Apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki, SKK Migas akan segera merevisi sesuai kebutuhan,” pungkas Benny.

TENTANG SKK MIGAS

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Top