Konsultasi Publik rencana pengadaan tanah sumur Sugih-1

Perwakilan Sumatera Bagian Selatan Kantor Pusat Jakarta

Tue, 22 October 2019 11:18 David Pratama

Home Berita


Bertempat di aula Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung telah dilakukan kegiatan : Konsultasi Publik Persiapan Untuk Sumur Sugih-1.

Sebagaimana tahapan yang telah diamanatkan di dalam UU No. 2/2012 (TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM) maka prasyarat pelepasan hak tanah perlu dilakukan sosialisasi berupa konsultasi publik (dalam UU No. 2/2012 dilakukan maksimal 2 kali) & Perpres 71/2012, dengan mengundang para pemilik lahan pada desa Tanjung Ratu Ilir.

Pada Kegiatan ini SKK Migas hadir bersama KKKS PT Harpindo Mitra Kharisma, dari pihak Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Asisten IGubernur bidang EkBang sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah diwakili oleh Asisten I Bupati beserta Camat Way pangabuan.

Tujuan kegiatan konsultasi publik ini adalah :

1. Dialog dengan masyarakat

2. Informasi tahapan-tahapan apa saja yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi & Kabupaten yang terdiri dari perencanaan; persiapan; pelaksanaan & penyerahan hasil.

3. Informasi bahwa sejak dilakukannya konsultasi publik ini BPN Kabupaten Lampung Tengah tidak boleh lagi melakukan transaksi penjualan tanah atas lahan yang telah ditetapkan tersebut.

Pada kesempatan ini SKK Migas menyampaikan, bahwa hasil dari penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) merupakan bentukfinal tetapi dalam proses penilaian tersebut dokumen-dokumen penunjang dapat disampaikan sebagai bahan pertimbangan evaluasi penetapan harga akhir dan besaran ganti rugi semata-mata mengacu kepada harga yang telah dikeluarkan oleh KJPP tanpa adanya campur tangan SKK Migas, kkks dan pemerintah daerah sesuai UU No 2 tahun 2012. Selanjutnya sertifikasi atas tanah tersebut nantinya akan dilakukan atasnama Pemerintah RI (c.q. Kementerian Keuangan) karena tanah yang telah dibebaskan akan menjadi Barang Milik Negara.

Beberapa harapan warga masyarakat yang muncul dari kegiatan konsultasi publik ini adalah keberpihakan dari Pemda (baik Provinsi/Kabupaten) dari kegiatan industri hulu Migas kepada masyarakat desa Tanjung Ratu Ilir berupa lowongan kerja.

Kelancaran kegiatan ini juga merupakan wujud nyata dukungan Gubernur Lampung yang dikunjungi Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas di dua minggu yang lalu, sehingga Gubernur Lampung meminta OPD Provinsi Lampung agar bergerak cepat untuk turut mendukung program pemerintah di sub-sektor migas.

Hasil dialog dalam konsultasi publik ini dituangkab ke dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh semua pihak, serta SKK Migas beserta Pemda menyampaikan terima kasih atas dukungan dari warga desa Tanjung Ratu Ilir.

Top