Forum Diskusi Hulu Migas - Membagi Hasil Minyak dan Gas Bumi untuk Daerah

Perwakilan Sumatera Bagian Selatan

Tue, 30 April 2019 08:59 David Pratama

Home Berita

Palembang, 30 April 2019 – SKK Migas menyelenggarakan Diskusi Hulu Migas dengan tema “Membagi Hasil Minyak dan Gas Bumi untuk Daerah” pada hari ini (Selasa, 30/4) di Palembang. Diskusi yang berlangsung interaktif ini diselenggarakan sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan hulu migas di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) untuk mendapatkan informasi mengenai mekanisme yang berlaku dalam penetapan dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) migas.

Kepala Daerah berikut Ketua DPRD dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, seluruh Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten penghasil migas di wilayah Sumbagsel bergabung dan hadir dalam diskusi ini. Narasumber yang memberikan paparan diantaranya adalah:

1. Deputi Otonomi Daerah Institusi Pendidikan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Halilul Khairi;

2. Kasubdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dirjen Migas Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral, Heru Windiarto;

3. Kasudit DBH Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ardimansyah;

4. Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik Sasono Setyadi;

5. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagsel, Andi Arie.

Kegiatan dipandu oleh Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya.

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagsel, Adiyanto Agus Handoyo, dalam sambutannya saat membuka acara menyatakan bahwa acara Diskusi Hulu Migas diharapkan dapat membuka wawasan serta memberikan informasi paling terkini kepada para stakeholder hulu migas wilayah Sumbagsel terkait mekanisme penyaluran manfaat dari industri hulu migas kepada daerah.

“Diskusi Hulu Migas yang dilakukan secara jelas dan rinci melalui pemaparan dari para narasumber yang kompeten di bidangnya, kami harapkan dapat memberikan wawasan kepada publik. Para stakeholder akan mendapatkan pengetahuan dan kejelasan terkait pendistribusian DBH, untuk meminimalisir kesalahpahaman yang kerap terjadi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku industri. Diskusi ini juga menjadi wujud transparansi pemerintah dan sarana bertukar pikiran akan DBH Migas agar manfaatnya senantiasa demi kesejahteraan masyarakat”, lanjut Adiyanto.

Selain dari mekanisme pendistribusian DBH, diskusi Hulu Migas yang diselenggarakan di Sumbagsel kali ini juga mengangkat manfaat lain dari program Tanggung Jawab Sosial (TJS) setiap daerah. SKK Migas berharap dapat secara langsung memberikan kejelasan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai bagaimana dasar hokum serta mekanisme pelaksanaan serta program TJS di hulu migas. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan beda persepsi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kegiatan diakhiri dengan bincang santai dengan seluruh Media di Sumbagsel, diharapkan kolaborasi dan kerjasama yang baik ini dapat memberikan manfaat bagi SKK Migas dalam memberikan informasi aktual kepada para pemangku kepentingan.

Salam,

Top